Masihkah Yogya Kota Pelajar?

- 10/02/2017 11:16:00 PM
advertise here
Tiap September, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, wajah Yogyakarta semakin berubah. Suasana kampus kembali terremajakan. Bukan karena gedung bertingkat telah diresmikan, melainkan napas segar generasi baru. Citra semacam ini bisa dilihat di pelbagai kampus negeri maupun swasta. Pada semester pertama mereka punya karakteristik sama: menggerombol. Tak terkecuali di sepanjang koridor.

Kedatangan para pelajar dari saentero Nusantara bukan anomali baru. Selama republik ini berdiri, HB IX dengan jiwa negarawan turut menyokongnya dengan totalitas. Negara baru bernama Indonesia ia rangkul sebagai anak zaman. Padahal, ngarsa dalem punya peluang besar untuk menjaga jarak dan independen. Tapi HB IX menghendaki terobosan alternatif, yakni bergabung atas nama memayu hayuning bawana.

Doaed Joesoef, mantan Kemdikbud Kabinet Pembangunan III era Soeharto, menyaksikan sendiri betapa Yogya usai proklamasi penuh dengan pijaran renaisans pendidikan. Ia menulis kesaksian historis itu di memoarnya berjudul Dia dan Aku. Kantong-kantong diskusi mekar. Seniman, politikus, pelajar, priyayi, petani, maupun pedagang saling tegur-sapa mewacanakan kebangkitan baru. Mereka sama-sama optimis manakala Soekarno dan Hatta memimpin Indonesia. Walaupun saat itu republik berada di pucuk darurat intervensi Belanda.

Di tengah suasana mencemaskan itu roda pendidikan mulai dihela. Sekolah Belanda diduduki pribumi. Sistem dan kurikulum pembelajaran mereka rekonstruksi dengan menyesuaikan konteks Indonesia. Demikian pula perguruan tinggi. Bahkan, keraton membuka pintu seluas-luasnya bagi proses perkuliahan di Siti Hinggil seraya menunggu pembangunan fisik di area  selesai. Kelak kampus yang semula menduduki tanah keraton tersebut dinamai sesuai nama patih masyhur di era Majapahit.

Pada titimangsa 45-an, selain berpaut erat dengan perjuangan fisik, Indonesia dengan Yogyakarta sebagai poros pemerintahan menandai kebangkitan pendidikan nasional. Magnet itu kemudian menarik atensi pelajar dari Sabang sampai Merauke untuk menggantungkan cita-citanya di bumi Mataram. Situasi demikian membuka keran ekonomi di sekitar kampus. Transformasi budaya pun juga tak terelakan seiring dengan keniscayaan akulturasi.

Kecenderungan kolektivitas sebagai nilai prinsipiel para mahasiswa selama bertahun-tahun agaknya semakin mengikis. Kini tak ada lagi potret guyub masyarakat dan mahasiswa dalam forum kerja bakti. Ruang-ruang sosial yang acap ditemui tahun 70-an, baik di dusun maupun Malioboro sekarang tinggal nostalgia. Mahasiswa cenderung sibuk, bahkan mengalienasikan diri, dengan ruang privatnya dan tak lagi memedulikan kepentingan bersama di atas keperluan individu.

Tak semua kenyataan itu diakibatkan oleh perilaku mahasiswa. Ada yang absolut di luar subjek, yaitu kondisi zaman yang telah berubah sehingga membuyarkan kemapanan sosial. Ini hal biasa bila ditarik ke dalam konsekuensi logis strukturalisme. Pendekatan teoretis tersebut menyibak relasi antara subjek dengan objek. Keduanya berkelindan dan berkontradiksi secara dinamis.

Pergeseran orientasi nilai bebrayan agung ke distribusi modal sedemikian menganga di Yogyakarta. Lima tahun terakhir menunjukan perubahan yang signifikan. Pembangunan fisik, baik hotel maupun mal, begitu masif di jantung kota. Itu semua dikendalikan oleh geliat kepariwisataan: mempertontonkan warisan bendawi leluhur sebagai pajangan visual, sementara esensi nilai diacuhkan.

Tempat sakral di belahan tempat hanya diabadikan sebagai latar swafoto. Namun, ironinya, para pelancong tak memiliki dorongan internal untuk meneroka lebih lanjut dimensi filosofinya—kenyataannya hanya dijadikan lanskap selfie. Sebagian dari mereka itu ialah para intelektual minus kesadaran budaya. Karenanya, di situ terlihat jelas nuansa semantik antara “pariwisata” dan “budaya” yang kini dibiaskan sebagai satu kesatuan definitif.

Inilah mahasiswa UGM angkatan pertama yang sedang berjalan pulang kuliah (kearah utara) melewati Jl. Malioboro, sebab pada tahun 1949 awal-awal perkuliahan Universitas Gadjah Mada dilaksanakan di gedung2 yang berada di dalam Kraton Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada adalah universitas negeri pertama yang dibangun oleh pemerintahan Indonesia di awal masa kemerdekaan juga disebut "kampus perjuangan" sebab para dosen dan mahasiswanya adalah bekas pasukan2 sipil yang ikut berperang bersama2 melawan tentara Belanda, nah setelah perang usai mereka kembali ke bangku kuliah
Mahasiswa Angkatan Pertama UGM Th. 1949 di Jalan Malioboro Jogja (Sumber: KKJ)
Struktur permasalahan itu sebetulnya diderivasikan oleh narasi global yang memunculkan pasar modal di belahan dunia. Yogya sebagai tempat mooi indie semenjak ratusan tahun lampau tak luput dari gertakan itu. Daya tarik tersebut kemudian tercapai setelah melalui pelobian birokrasi yang panjang. Struktur demi struktur tertembus dan berjalan mulus karena fulus.

Dulu orang-orang masih menganggap Yogya seperti Kyoto, Jepang, yang terus memperawankan diri di tengah mobilitas ekonomi dan pembangunan. Tapi itu semua berubah tatkala gedung pencakar langit memantati Gunung Merapi dengan angkuhnya. Setidaknya, dari sekian perubahan itu, terdapat satu hal yang masih eksis: program KKN yang mirip proyek EO dengan akumulasi kuantitatifnya.

Penulis:
Rony K. Pratama 
Peneliti Pendidikan Literasi Yogyakarta
KONTAK PENULIS





Advertisement advertise here